SAMPIT – Keberadaan Terminal Khusus (Tersus) milik PT Surya Mentaya Gemilang (PT SMG) di Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi sorotan kalangan Anggota DPRD Kotim. Perizinan Tersus tersebut sebelumnya diragukan dan dianggap tidak layak. Sehingga sempat dipanggil oleh Komisi IV DPRD Kotim untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP), belum lama ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kotim M Kurniawan Anwar mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan di lapangan berkaitan dengan hasil RDP itu yang sudah disimpulkan hingga lahirnya kesepakatan bersama beberapa waktu lalu.
“Kita ingin apa yang menjadi hasil kesimpulan RDP itu, bisa menjadi acuan baik untuk KSOP maupun Tersus atau Tempat Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Terutama PT SMG yang mana sudah dilakukan peninjauan di lapangan waktu itu, bahwasanya kondisi Tersus mereka tidak layak. Apakah sudah diperbaiki, lalu kemudian seftinya. Termasuk kelengkapan fasilitas pendukung tenaga kerjanya apakah benar sudah difasilitasi,” ungkap Kurniawan Anwar di Sampit, Rabu (4/11/2020).
Di sisi lain Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mendorong agar pihak KSOP selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah, untuk bersinergi dalam memberikan pembinaan terhadap TUKS atau Tersus yang beroperasi di Kotim.
“Jangan sampai daerah dirugikan, dan masyarakat sekitar lokasi beroperasinya TUKS ini tidak mendapatkan hak mereka dari tanggung jawab sosial atau CSR-nya. Ini harus diperhatikan oleh kita semua, dan tentunya kami di Komisi IV akan melakukan peninjauan kembali, untuk mengecek apakah masih terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat atau pekerja, bahkan berkaitan dengan masalah fisik di Tersus tersebut berkaitan dengan studi kelayakannya,” timpalnya.
Kurniawan juga menegaskan dirinya akan membahas hal ini bersama jajaran Komisi IV. Mengingat masih adanya Tersus-tersus lain yang beroperasi di Kotim ini.
“Nanti kita akan bahas bersama ketua komisi dan kawan-kawan di Komisi IV. Karena persoalan Tersus ini harus benar-benar kita awasi, agar semuanya bisa berjalan lancar. Daerah, masyarakat dan pekerjanya tidak dirugikan,” tutur Kurniawan.(red)
