KASONGAN, inikalteng.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk membentuk tim pengawas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Sugianto dalam pemandangan umum fraksi DPRD terhadap nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
“Usulannya kami sampaikan tersebut adalah harapan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Katingan,” kata Sugianto di Kasongan, Rabu (16/11/2022).
Tak hanya itu, Legislator asal daerah pemilihan III ini berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk menghimbau DPR RI dan pemerintah pusat terkait dengan keinginan menurunkan harga bahan bakar minyak, menurunkan tarif dasar listrik dan mengupayakan pemberantasan mafia migas.
“Hal tersebut sangat penting dalam upaya untuk penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Katingan Sunardi NT Litang menyebut bahwa pemerintah pusat tentu memiliki perhitungan dalam fungsi yang mendasari terkait kenaikan harga BBM. Terutama dalam rangka penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga tidak memberatkan keuangan negara yang dihadapi saat pemulihan ekonomi nasional.
“Pemulihan ekonomi nasional tentu sangat penting di masa pandemi dan tentu juga kebutuhan APBN dalam rangka pembangunan ibukota negara baru, kami kira itulah salah satu alasan sehingga diambil kebijakan menaikkan harga BBM,” kata Sakariyas. (hs/red3)
Komentar