KASONGAN, inikalteng.com – Kalangan Anggota DPRD Kabupaten Katingan meminta Pemerintah Daerah setempat untuk memperketat pengawasan dana Jaminan Persalinan (Jampersal). Hal itu agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program persalinan itu.
“Program Jampersal ini harus diawasi secara ketat, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat dalam proses persalinan,” ungkap Anggota DPRD Katingan H Hanafi di Kasongan, kemarin.
Legislator Dapil I ini menekankan, agar Dinas Kesehatan selaku instansi terkait teliti dalam mencairkan dana Jampersal dari jajaran, baik pengajuan pencarian dana Jampersal dari Puskesmas maupun Pustu.
Jangan sampai, sebut dia, dana Jampersal dicairkan namun tidak sesuai dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Bahkan, jangan sampai juga ada oknum-oknum yang mencairkan dama Jampersal namun tetap meminta biaya persalinan kepada masyarakat.
“Itu tidak dibenarkan dan dapat terjerat masalah hukum. Makanya Jampersal ini harus benar-benar dilakukan pengawasan secara ketat, agar tidak ada pihak yang berani memalsukan laporan Jampersal,” tegas dia.
Jika perlu, lanjut Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini, setiap laporan yang diserahkan kepada Dinkes untuk pencairan dana Jampersal memuat bukti kuat. Dengan kata lain, ada bukti valid yang menyertai laporan. Contohnya seperti surat pernyataan bahwa pasien Jampersal benar-benar tidak mampu membayar biaya persalinan.
“Bahkan perlu juga dimasukkan nomor kontak warga yang mendapat program Jampersal. Jadi dapat dibuktikan dengan mengecek melalui telepon atau video call,” pungkasnya.(red)
Komentar