PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Kalangan mahasiswa diharapkan memahami hubungan dan kerja-kerja pemerintahan serta membedakan kewenangan pada tiap level pemerintahan. Mengetahui soal hubungan pusat dan daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi daerah, tugas pembantuan, hingga tugas-tugas yang ada, sangatlah perlu bagi calon pemimpin masa depan.
Demikian disampaikan Anggota MPR RI Agustin Teras Narang yang juga sebagai Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah dihadapan para mahasiswa dan dosen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya dalam agenda penyerapan aspirasi masyarakat daerah, Senin (16/10/2023) di Aula IAKN Palangka Raya.
Teras menjelaskan kepada mahasiswa bahwa perlunya dipertimbangkan keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, agar pembangunan dapat berkesinambungan. Sehingga kepala daerah dan pemimpin nasional tidak mengganti-ganti kebijakan strategis yang berdampak bagi banyak orang.
“Contohnya bagaimana dulu Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan saya telah menyiapkan rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah. Sebuah usulan yang mestinya jadi cikal bakal jalur kereta trans Kalimantan,” ungkap dia.
Dilanjutkan Teras, lewat studi kelayakan yang panjang dan adanya kesediaan investor masuk lewat skema Public Private Partnership, mestinya Kalimantan Tengah berpeluang lebih dulu memiliki jalur kereta dibanding Sulawesi. Terlebih skema ini tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan memakai skema Build, Operating, and Transfer. ” Artinya setelah beroperasi selama 30 tahun, aset kereta dari investor akan jadi milik kita,” ujarnya.
Gubernur Kalteng dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015 ini pun menyayangkan kebijakan tersebut kurang mendapat atensi karena pertimbangan prioritas lainnya. Meski demikian, hal ini jadi catatan penting agar dalam hubungan pusat dan daerah, pergantian pimpinan daerah dapat berjalan searah dan berkesinambungan.
” Saya berharap dengan penguatan dan harmonisnya hubungan pusat dan daerah, aspek keadilan sosial dan kemajuan daerah hendaknya dapat lebih terbangun. Untuk itu, penting agar seluruh elemen masyarakat mendukung efektivitas sinergi program pemerintah di pusat dan daerah. Terlebih agar ke depan mendorong PPHN sebagai panduan bagi pemimpin dalam menjalankan mandat rakyat dan pembangunan nasional, serta pembangunan di daerah,” terang Teras.
Penulis : Adinata
Editor : Zainal
